Berisiko Tinggi, Uang Muka KPR Nol Persen Mungkinkah?

//Berisiko Tinggi, Uang Muka KPR Nol Persen Mungkinkah?
FUN88KUIS - Kuis Berhadiah Rp 10 JUTA!

FUN88KUIS - Kuis Berhadiah Rp 10 JUTA!

Berisiko Tinggi, Uang Muka KPR Nol Persen Mungkinkah?

Sejatinya berbagai macam pinjaman atau kredit yang ditawarkan bank memiliki tujuan membantu meringankan beban pembiayaan nasabah. Tidak terkecuali dengan KPR atau Kredit Pemilikan Rumah juga bertujuan untuk meringankan beban nasabah untuk memiliki rumah idaman. Namun tujuan ini sebenarnya cukup paradoks mengingat ada beban bunga hingga DP atau Down Payment yang juga ditanggung nasabah.

Program DP KPR nol persen Anis-Sandi

Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno melontarkan sebuah program yang membuat kalangan perbankan bereaksi cukup keras. Pasalnya program yang dilontarkan berkaitan dengan perbankan dalam hal ini penyedia KPR yang banyak diambil nasabah. Anis-Sandi mengggas sebuah program KPR tanpa DP atau DP nol persen yang dianggap keduanya sebagai solusi terbaik bagi warga Jakarta untuk mendapatkan tempat tinggal.

Tentunya program KPR nol persen yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya ini menimbulkan reaksi yang cukup keras di kalangan perbankan. Mengingat selama ini perbankan menjalankan PBI atau Peraturan Bank Indonesia dengan sangat ketat mengenai KPR ini. Berdasar PBI tersebut dikatakan bahwa DP KPR minimal 15 persen dari harga rumah. Artinya program yang digagas Anis-Sandi ini sangat berisiko jika direalisasikan.

Menanggapi reaksi keras dari program yang digagasnya, Sandi-Uno kembali menjelaskan bahwa uang muka nol persen ini tidak serta merta diberikan begitu saja kepada nasabah. Tentunya untuk mengurangi risiko yang dialami perbankan, syarat uang muka ini diganti dengan kepemilikan rekening tabungan yang mengajukan KPR. Dengan kata lain siapapun yang ingin mengajukan KPR harus menabung lebih dulu selama 6 bulan dan tenor cicilan ditentukan dari besarnya tabungan tersebut.

Perbankan mampu mengurangi risiko KPR DP nol persen

Meski beberapa bank bereaksi keras terhadap program yang digagas Sandi-Uno, seperti Bank Syariah Mandiri, namun tidak semua bank mengikuti jejak BSM. Senior Executive Vice President Retail Banking Bank Syariah Mandiri, Niken Andonowarih menyatakan bahwa kebebas DP untuk KPR sama dengan melanggar PBI. Sejak tahun 2012, PBI sudah menyatakan dengan jelas bahwa DP KPR untuk bank Syariah minimal 30 persen dari harga rumah.

Berbeda dengan Bank Syariah Mandiri, pernyataan mendukung gagasan DP KPR nol persen ini justru dilontarkan oleh Direktur Operasional Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Hanawijaya. Tidak hanya mendukung, namun Hana juga telah merealisasikan langsung program KPR DP nol persen ini untuk para nasabahnya. Namun Hana juga menambahkan bahwa KPR tanpa uang muka ini juga tidak sembarangan diberikan kepada nasabah.

Kekhawatiran pihak perbankan pada penerapan program KPR tanpa uang muka ini bukannya tanpa alasan. Mengingat ada risiko tinggi yang harus diterima pihak perbankan jika merealisasikannya. Berdasarkan pengalaman langsung Direktur Operasional Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Hanawijaya, risiko ini dapat diminimalisir dengan memberikan KPR tanpa uang muka dengan target pasar yang pembayaran gaji bulanannya memiliki kerja sama dengan bank.

Peluang menerapkan KPR tanpa uang muka

Dari target market yang spesifik yang diterapkan pada Unit Usaha Syariah Bank Jateng tersebut, risiko yang harus dialami perbankan menjadi lebih terukur. Mengingat sumber dari pendapatan nasabah telah ditempatkan pada bank yang menerapkan KPR tanpa uang muka. Terutama target pasar tersebut memang memiliki jaminan dari pemerintah hingga siapa saja yang memberikan dana untuk jaminan sebagai talangan jika terjadi sesuatu.

Sekilas cara ini memberikan kerugian tersendiri bagi pemerintah atau pihak lain yang menjadi jaminan. Namun sekali lagi risiko kerugian yang harus ditanggung pihak penjamin tersebut dapat diatasi dengan jaminan bahwa pemerintah memiliki hak jika suatu saat rumah dijual. Bahkan Hanawijawa menambahkan jika ada penambahan dana khusus dari pemerintah semisal 5-10%, pricing dari KPR bisa diturunkan.

Berdasarkan pernyataan Hanawijaya tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa gagasan KPR dengan DP nol persen ini bukanlah gagasan yang sulit diterapkan. Risiko perbankan yang dikhawatirkan dapat diminalkan jika pihak bank sendiri memiliki keinginan untuk mendukung program tersebut. Selain itu diperlukan dukungan penuh dari pemerintah sebagai penjamin sehingga risiko bank dapat diminimalisir dan rakyat dimudahkan dalam pemilikan rumah.

By | 2017-11-06T09:08:41+00:00 October 25th, 2017|Investasi & Keuangan|0 Comments

About the Author:

Penulisganteng12

Isi Komen Anda

%d bloggers like this: